Nunung Resmi Laporkan Dugaan Penyerobotan Tanah di Bumbang Ke Polres Lombok Tengah

Mataram NTB - Sahnun Ayiitna Dewi atau kerap disapa Bu Nunung akhirnya resmi melaporkan oknum yang melakukan Pemagaran di sepadan Pantai yang masih masuk dalam kawasan vila miliknya. Didampingi Kuasa Hukum nya Bu Nunung melaporkan ke Polres Lombok Tengah atas dugaan Penyerobotan pada Rabu 20 November 2024.

Hal ini disampaikan Sahnun Ayiitna Dewi, melalui Kuasa Hukumnya, S. Firdaus Taringan SH., SE., MM., saat Konferensi pers di Homestay Alamanda, Karang Pule Mataram, Kamis (21/11/2024) 

Baca juga: Taufik Basari: Keadilan Restoratif Harus Diterapkan Sesuai Konsep yang Tepat

Sebelumnya sekitar minggu lalu sekelompok orang melakukan pemagaran Lahan di sepadan Pantai Bumbang Desa Mertak, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah. Tidak hanya itu orang-orang tersebut sempat mengusir Bu Nunung untuk pergi dari lokasi itu karena dianggapnya lahan tersebut milik oknum yang menyuru mereka Memagar. 

Didampingi Kuasa hukumnya, Kantor hukum S. Firdaus Taringan SH., SE., MM., Bu Nunung akhirnya melaporkan tindakan tersebut dengan Laporan Polisi Nomor : STTLP/304.B/XI/2024 / SPKT/Polres Loteng/Polda NTB tertanggal 20 November 2024.

Baca juga: Tunjang Fasilitas Keamanan, Rutan PrayaTerima Bantuan Senjata

Dalam laporan Polisi tersebut Sahnun Ayiitna Dewi, alamat Desa Marong Praya Timur, lombok Tengah telah melaporkan dugaan tindak pidana penyerobotan Tanah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 1 tahun 1946 tetang KUHP sebagai mana dimaksud dalam pasal 167 yang terjadi di Jl. Umum Takar Akar Bumbang Desa Mertak, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah - NTB. 

Peristiwa dugaan tindakan penyerobotan tanah itu terjadi pada 16 November 2024 sekitar pukul 11:00 wita dimana para pelaku mengintimidasi pengunjung untuk tidak datang ke Lokasi. Pelaku juga melakukan pemagaran tanah dan bangunan yang ada di lokasi. Atas kejadian itulah Bu Nunung merasa dirugikan dan melaporkan ke Polres Lombok Tengah. 

Baca juga: Modus Gunakan Kunci Palsu, Pria Asal Jawa Diringkus Polsek Sandubaya

"Kami berharap APH dalam hal ini Kepolisian Lombok Tengah dapat mengungkap dan mengusut tuntas kasus ini. Ini pembelajaran bagi masyarakat. Jangan sampai kesan positif, aman dan nyaman di Lombok ini terbias kepada masyarakat luas atau manca negara maka akan merugikan Daerah kita sendiri, "tegasnya.

Menurutnya Tindakan yang dilakukan oknum tersebut sangat menimbulkan rasa takut mengingat saat melarang para pengunjung dan mengusir Bu Nunung agar pergi dari situ beberapa orang mrmbawa Sajam. Hal ini tentu akan mempengaruhi psikologis kliennya ataupun pengunjung lain yang saat itu berada di lokasi. 

Baca juga: Polres Sumbawa Kembali Ringkus Bandar Togel

"Kasus ini akan kami usut sampai tuntas. Para pelaku dan dibalik semua peristiwa ini harus bisa mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut, " ucap Pengacara Kondang ini. 

Ia juga mengulas Putusan yang dijalani Kliennya (Bu Nunung) terkait tindak pidana Pemalsuan identitas sertifikat Tanah di Bumbang tersebut. Menurutnya Sertifikat atas nama kliennya tersebut Legal dimana Sertifikat yang dikuasai merupakan produk pemerintah yang tidak boleh kita ragukan. 

Baca juga: H.R. Muhammad Syafi'i Soroti Kuantitas SDM Bimtek ‘Restorative Justice’ MA

"Putusan yang menghukum Bu Nunung tersebut adalah Pemerkosaan Hukum. Ini tidak boleh terjadi di wilayah Indonesia. Masak menguasai Tanah hak milik kita sendiri bisa di hukum. Ini pemerkosaan hukum, " Tegas Pengacara ini. 

Ia pun menyatakan dengan tegas pula bahwa hingga saat ini baik dalam proses hukum saat itu hingga kliennya selesai menjalani hukuman Legalitas lain atau Pembatalan tentang Sertifikat atas nama Bu Nunung tidak ada. Oleh karena itu tanah tersebut masih sah milik Bu Nunung (Klien). 

"Hingga saat ini tidak ada pembatalan sertifikat maka tentu tanah tersebut tetap sah sebagai gak milik Bu Nunung, " jelasnya. 

Terkait Putusan Pengadilan yang sudah dijalani Kliennya tentang tindak pidana pemalsuan identitas sertifikat tanah tersebut, S. Firdaus Taringan, Kuasa Hukum Bu Nunung ini dengan tegas akan melakukan upaya hukum. 

"Ya kita akan lakukan PK terhadap putusan dalam sidang tersebut. Akan melaporkan Ke DPRi, Kapolri termasuk pada Komisi Perempuan dan perlindungan anak. Ini kita upayakan agar jangan sampai ada Sahnun - Sahnun lain di NTB, " Katanya tegas. 

Baca juga: Taufik Basari: Revisi UU Narkotika Fokus Tindak Hukum Bandar

Terakhir ia berharap kepada Pihak Kepolisian agar benar-benar mencermati Laporan Kliennya, , karena peristiwa semacam ini akan menjadi edukasi kepada masyarakat umum untuk bagaimana APH bertindak tegas atas segala bentuk tindak pidana. 

"Jangan sampai orang / masyarakat pemilik tanah merasa takut berada di lahan yang jelas-jelas miliknya. Kami akan tekankan ini di Polisi hari ini kita janji menghadap ke Kapolres Lombok Tengah, " tutupnya. (Adb)